BNI GELAR AKAD KREDIT MASSAL KPR FLPP

BNI GELAR AKAD KREDIT MASSAL KPR FLPP

Bank BNI, sebagai salah satu bank penyalur FLPP tahun 2021 pada tanggal 30 Maret 2021 menggelar Akad Kredit sekaligus penandatanganan PKS Pengembang Rumah Subsidi yang dilaksanakan secara massal dan serentak di seluruh wilayah. Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini turut menghadirkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heri Poerwanto yang didampingi Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin hingga Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Adapun jumlah peserta akad kredit massal sebanyak 4.675 tersebar di 17 wilayah dan 56 kota, yaitu seperti Medan, Tanjung Balai Asahan, Tebing Tinggi, Padang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Lubuk Linggau, Pangkal Pinang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Sukabumi, Tasik, Sumedang, Majalaya, Semarang, Pekalongan, Tuban, Pamekasan, Gresik, Makasar, Pare . Pare, Sengkang, Kendari, Polewalli, Denpasar, Mataram, Barabai, Banjarbaru, Sampit, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Jakarta, Jababeka, Serang, Boyolali, Solo, Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri, Manado, Tomohon, Gorontalo, Palu, Sorong, hingga Jayapura.

Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir, selaku pihak penyelenggara kegiatan menyampaikan sejak tahun 2011 hingga 31 Desember 2020, BNI telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp3,75 triliun untuk 38.293 unit rumah subsidi. Sedangkan pada tahun 2021, BNI dipercaya untuk menyalurkan 17.500 unit rumah subsidi dengan nominal KPR sebesar Rp 2,5 triliun. .FLPP saat ini menjadi engine kredit konsumer di BNI, kami saat ini menempati posisi kedua sebagai bank penyalur KPR subsidi. ujar Ronny.

Sebagai kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat, Anne Ratna Mustika menyampaikan Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa kemudahan regulasi dengan menyediakan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan proses perizinan. Selain itu dalam mendukung hunian dan lingkungan yang layak Pemerintah Daerah Purwakarta juga telah menerbitkan aturan daerah yang mengatur lima hal, yaitu lebar akses jalan, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan warga, sanitasi, dan fasilitas kegiatan keagamaan, .Kami berharap pemerintah pusat untuk dapat terus memperkuat regulasi yang dapat mewajibkan para pengembang untuk melengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat. imbuh Anne.

Eko D. Heri Poerwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini sektor properti menjadi rigid sektor, meliputi konstruksi dan real estate yang dapat menimbulkan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro dan menengah untuk menghasilkan bahan baku bangunan maupun tenaga .KPR Subsidi menjadi soko guru tumbuhnya perekonomian di Indonesia, kami mengapresiasi para stakeholder yang saat ini terus bahu membahu menjaga sektor perumahan ini tetap berjalan. ujar Eko.

Eko juga berpesan kepada para peserta akad kredit massal, usai melaksanakan akad para masyarakat yang melakukan akad diminta untuk segera menghuni dan memelihara rumahnya. Selain itu Eko juga meminta mengecek kondisi rumah untuk memastikan bahwa seluruh unsur rumah berfungsi dan layak. Diantaranya seperti fungsi pintu dan jendela yang bekerja dengan normal hingga fasilitas listrik dan air yang harus ada.

Berdasarkan catatan realisasi per tanggal 30 Maret 2021, PPDPP telah menyalurkan FLPP sebesar Rp2,29 triliun untuk 21.030 unit rumah atau 13,5% dari target tahun 2021. Sehingga realisasi penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 30 Maret 2021 telah mencapai Rp57.888 triliun untuk 785.885 unit rumah.(end)