GELAR FGD, ATI DAN JASA MARGA BAHAS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI JALAN TOL

GELAR FGD, ATI DAN JASA MARGA BAHAS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI JALAN TOL

Hadir menjadi narasumber dan partisipan aktif dalam FGD dimaksud Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Mulyo Sasongko, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Wilayah II Kementerian Dalam Negeri Rizki Widiasmoro, Kepala Tim Reguler Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Fadliya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Khusnul Arifin.

Selanjutnya Ketua Tim Program Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Digor Unggul Nalendra, Ketua Umum ATI yang sekaligus merupakan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, Sekretaris Jenderal merangkap Direktur Eksekutif ATI Kris Ade Sudiyono, Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano dan Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti.

Ketua Umum ATI Subakti Syukur dalam opening speech mengatakan, sebagai salah satu sektor strategis dan prioritas, industri jalan tol perlu disentuh dengan penyempurnaan kebijakan fiskal yang proposional dan optimal untuk dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan bisnis jalan tol.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa industri jalan tol saat ini berkembang dengan dinamika yang sangat cepat. Target pembangunan dan pengembangan jaringan jalan telah memunculkan tantangan besar dari aspek pembiayaan yang mempengaruhi sustainability bisnis jalan tol," ujar Subakti.

Subakti menambahkan, sebagaimana yang telah diterapkan di industri pionir lainnya, pemberian insentif tertentu seperti "tax holiday" maupun "tax allowance" dapat menjadi daya tarik investasi.

Selain itu, ia juga berharap ke depannya penghitungan objek PBB yang menjadi dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh Pemerintah Daerah dapat seragam dengan memperhitungkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak lagi mendapatkan pendapatan non-tol terkait pengelolaan utilitas dan iklan di Ruas Milik Jalan Tol (Rumija). Hal ini berdasarkan Pasal 6B dalam Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) terkait Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol bahwa pendapatan atas pemanfaatan Rumija disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Senada dengan Subakti, Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano yang berkesempatan untuk memaparkan business case di lingkungan Jasa Marga Group menjelaskan, PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penetapan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang di dalamnya menetapkan pengenaan tarif dan NJOP, dimana jalan tol merupakan salah satu Objek Pajak Khusus PBB-P2.

"Sebagai contoh, realisasi PBB-P2 khususnya di jalan tol Jasa Marga Group baik induk maupun Anak Perusahaan yang, berdasarkan data yang dihimpun hingga tahun 2023, mengalami tren fluktuasi kenaikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini sebagai dampak dari penyesuaian tarif dan juga NJOP dari setiap Kabupaten/Kota yang berbeda-beda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah masing-masing,"tambahnya.

Reza berharap, FGD ini menjadi wadah untuk memberikan masukan yang membangun, baik untuk para pemangku kepentingan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR serta seluruh pelaku usaha yaitu BUJT di Indonesia yang tergabung dalam ATI. Ia menambahkan, industri jalan tol juga perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal, agar dapat terus berkembang dan menarik investor.

Dengan diselenggarakannya FGD Pengenaan PBB pada Jalan Tol ini diharapkan seluruh peserta yang berasal dari perwakilan BUJT anggota ATI mendapatkan pandangan dan masukan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan keberlangsungan bisnis jalan tol. ATI bersama Jasa Marga dan BUJT lainnya di Indonesia juga akan terus mendukung setiap langkah penyempurnaan terhadap kebijakan fiskal di industri jalan tol, seiring dengan kontinuitas pembangunan Nasional dan daerah secara berkelanjutan. (end)