MAYBANK KEMBALI GUGAT PAILIT PAN BROTHERS

MAYBANK KEMBALI GUGAT PAILIT PAN BROTHERS

Proses kepailitan diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan Indonesia).

"Perseroan ingin meyakinkan semua pihak bahwa Perseroan akan melakukan segala daya untuk menantang dan menyelesaikan Permohonan Kepailitan ini untuk membela hak-hak semua pemangku kepentingan kami, termasuk sebagian besar kreditur kami yang telah mendukung kami selama proses restrukturisasi."tulis Manajemen PBRX melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/8).

Perseroan juga menegaskan bahwa kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tantangan yang sulit karena siklus konversi kas yang memanjang di seluruh industri, terutama didorong oleh pandemi COVID-19, dan pengurangan trade lines yang signifikan.

Di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, Perseroan berhasil meningkatkan penjualan sebesar 4% menjadi USD 126,2 juta pada Q12021 dibandingkan dengan Q12020. Hal ini sebagian besar didorong oleh dukungan dan kepercayaan dari pembeli dan pemasok yang telah bersedia membantu Perseroan mengelola kebutuhan modal kerja untuk memastikan kegiatan operasional dapat terus berjalan lancar tanpa pengurangan karyawan/pemutusan hubungan kerja selama masa sulit ini.

Perlu juga dicatat bahwa Perseroan masih terus membayar bunga atas utang- utangnya. Perusahaan telah melakukan komunikasi secara intensif dengan pemberi pinjaman sindikasi dan bilateral pada rencana restrukturisasi untuk mengubah persyaratan hutangnya.

Terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Maybank, pemberi pinjaman mayoritas telah menyetujui persyaratan yang di ajukan dan sedang dalam proses persetujuan kredit.

Berdasarkan Siaran Pers PBRX tertanggal 27 Juli 2021, Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusatmelalui Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. telah memutuskan untuk menolak Permohonan PKPU yang sebelumnya diajukan oleh Maybank untuk seluruhnya dan menghukum Maybank untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan hukum putusan penolakan PKPU tersebut sebagian besar didorong oleh Putusan Moratorium dimana Pengadilan Singapura mengabulkan moratorium Pan Brothers selama 6 bulan, hingga 28 Desember 2021. Dengan mempertimbangkan Putusan Moratorium Singapura, Majelis Hakim menyatakan bahwa Maybank tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU dalam perkara ini, dan kalaupun perkara ini diteruskan, hal ini akan membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak sederhana (yang bertentangan dengan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia). Majelis Hakim juga ingin menghindari tumpang tindihnya 2 (dua) yurisdiksi hukum dalam penyelesaian perkara.

Manajemen PBRX mengaku, Permohonan PKPU yang diajukan oleh Maybank telah menyita banyak waktu dan fokus Perseroan selama 2 bulan terakhir dan menyebabkan tertundanya proses restrukturisasi. Sebelum Permohonan PKPU ditolak, Perseroan dengan itikad baik telah berkali-kali menghubungi Maybank dengan proposal penyelesaian, tidak ada satupun yang diterima oleh Maybank.

"Mempertimbangkan hal ini, kami mempertanyakan apa yang mendorong Maybank tetap bersikeras untuk mengajukan gugatan ini,"terangnya.

Pan Brothers adalah perusahaan publik produsen garmen terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas terpasang yang menampung lebih dari 31.000 karyawan di 25 pabrik di seluruh Indonesia.

"Kami memiliki kewajiban kepada banyak pemangku kepentingan kami, seperti karyawan kami, kreditur mayoritas, pembeli kami, pemasok kami, yang semuanya telah sangat mendukung Perusahaan selama masa-masa sulit ini. Karena itu adalah kewajiban kami untuk menantang secara agresif Aplikasi Kepailitan ini dan melindungi hak-hak pemangku kepentingan. Secara paralel, kami akan terus bekerja pada sanksi dan implementasi skema di Singapura dan fokus bekerja menuju restrukturisasi yang sukses dengan mayoritas pemberi pinjaman sindikasi dan bilateral yang mendukung, serta pemegang obligasi kami,"paparnya. (end)