PERTUMBUHAN DPK BSI SOLID HINGGA AGUSTUS 2024 DITOPANG PAYROLL

PERTUMBUHAN DPK BSI SOLID HINGGA AGUSTUS 2024 DITOPANG PAYROLL

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, hal tersebut menjadi bukti bahwa kinerja Perseroan semakin dipercaya masyarakat. Dalam hal ini, BSI terus berupaya mempertahankan kinerja positif melalui optimalisasi dana murah yang pada periode yang sama naik pesat hingga 22,15%.

"Saat ini BSI terus berfokus pada pengembangan dana murah di segmen retail. Salah satunya lewat sistem payroll. Melalui payroll ini, menjadi salah satu gate awal untuk menarik ekosistem transaksi syariah,"kata Anton.

Sebagai gambaran, dana murah atau CASA (current account saving account) yang dihimpun BSI hingga Juni 2024 mencapai Rp184 triliun, tumbuh 21,65% secara tahunan. Untuk jumlah nasabah payroll mencapai 1,1 juta. Sedangkan DPK mencapai Rp297 triliun atau tumbuh 17,5% pada periode yang sama.

Anton lanjut menjelaskan, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 1.400 institusi terkait payroll. Kerja sama ini meliputi pembayaran payroll, pembiayaan pegawai, maupun transaksi jasa keuangan lainnya.

"Payroll menjadi jembatan bisnis retail untuk masuk ke pembiayaan yang minim risiko. Di mana posisi Agustus 2024, npf (non performing financing) payroll BSI dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan menggunakan sistem payroll sehat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis retail," kata Anton.

Perkuat Kerja Sama

BSI pun terus membuka peluang kerja sama payroll dengan stakeholder terkait. Sementara itu untuk hari ini, Kamis (26/9), BSI memperkuat posisi payroll dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait upaya strategis ini, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengatakan BSI dan BKN menandatangani kerja sama yang menyepakati penyaluran gaji pegawai sebanyak 2.374 PNS dan PPPK BKN di seluruh Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi awal bagi BKN untuk bersama mengembangkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Kami berharap, sinergi ini mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan syariah terutama di lingkungan BKN," ujar Haryomo. (end)