PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR

PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR

PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR

PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR

PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR
PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR
PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PRATAMA WIDYA BERHASIL PEROLEH KONTRAK BARU Rp141,3 MILIAR

IQPlus, (17/9) - Hingga awal September 2020, Pratama Widya Tbk berhasil mendapatkan kontrak baru senilai Rp 141,13 Miliar atau mencapai 86 persen dari target kontrak baru tahun ini yang sebesar Rp 164 Miliar. Mayoritas kontrak sebanyak 70,4% itu berasal dari proyek infrastuktur yang tetap menggeliat di masa pandemi Covid-19.

"Dengan adanya Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 2 tahun 2020 yang menjamin pekerjaan jasa konstruksi tetap berlanjut di tengah pandemi, mendorong perusahaan mendapatkan kontrak baru," ujar Corporate Secretary and Business Development Pratama Widya Tbk, Richard Antonio di Jakarta, Kamis (17/9).

Melihat meningkatnya kebutuhan alat berat, Pratama Widya melalui anak usahanya akan melakukan integrasi vertikal hulu di bidang pelayaran dan distributor serta penyewaan alat berat sebagai upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan menurunkan biaya produksi.

Richad menekankan di saat sektor swasta sedang menurun, korporasi justru bisa tetap tumbuh dikarenakan pembangunan infrastuktur Indonesia masih dibutuhkan guna membangkitkan ekonomi ketika pandemi berakhir. Di saat kondisi ekonomi yang tidak baik ini, Pratama Widya Tbk lantas memfokuskan diri untuk memperoleh pekerjaan infrastruktur yang didanai oleh Pemerintah.

Adapun sektor infrastruktur akan bertumbuh seiring dengan kenaikan anggaran kementrian PUPR dalam RAPBN 2021. Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Nota Keuangan RAPBN 2021 menempatkan kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran paling besar. Kenaikan anggarannya mencapai Rp 149,8 triliun.

"Hal tersebut menunjukan penundaan program infrastruktur di tahun 2020 akan dikejar oleh Pemerintah pada tahun 2021 sehingga kontribusi pendapatan dari pembangunan Ibu Kota Negara baru dapat dirasakan oleh korporasi pada 2021,"pungkasnya. (end/as)